Diduga Menadah Hasil Tambang Ilegal, Dirut PT Jui Shin Indonesia Belum Juga Dijemput Paksa

2024-06-27 TNI/POLRI

MEDAN || RAGAMBERITAKOTA.COM - Pasca PT Jui Shin Indonesia dilaporkan Sunani (60), didampingi Pengacara Kondang Dr Darmawan Yusuf ke Polda Sumut, terkait dugaan pencurian pasir kuarsa dan pengerusakan lahan di Dusun V, Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batubara, dilakukan investigasi mendalam terhadap aktivitas perusahaan yang memproduksi keramik tersebut.

Diperoleh informasi, Direktur Utama PT Jui Shin Indonesia bernama Chang Jui Fang, dia juga sebagai Komisaris Utama di PT Bina Usaha Mineral Indonesia (BUMI).

Kemudian dikonfirmasi lagi soal PT Jui Fang Indonesia diduga sebagai penadah hasil tambang ilegal, seperti pasir kuarsa dari kabupaten batubara, dan tanah kaolin dari kabupaten Asahan..? 

Inisial H menjawab lagi, bahwa pihaknya (PT Jui Shin Indonesia) bekerja sama dengan perusahaan yang legalita

Keadaan bahan memenuhi bahan baku produksi perusahaan tersebut, berupa pasir kuarsa dan tanah kaolin, berasal dari beberapa lokasi penambangan diduga ilegal yang ada di Propinsi Sumatera Utara. 

Ditanya lagi, apakah menambang sudah sesuai aturan Undang-Undang yang berlaku? Sampai berita dimuat belum menjawab.

Ditelusuri lebih jauh, bagaimana perjalanan dari proses penambangan pasir kuarsa dan tanah kaolin diduga ilegal itu, hingga bisa sampai menjadi produk barang (keramik), dikomersilkan.

Ternyata, PT Jui Shin Indonesia mengaku dalam memperoleh bahan tambang untuk produksi, seperti pasir kuarsa dan tanah kaolin dengan cara mengikat kerjasama perusahaan lain.

PT Jui Shin Indonesia diduga penadah hasil tambang ilegal. Bahwa perusahaan yang bekerjasama dengan PT Jui Shin Indonesia menambang pasir kuarsa di Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batubara, yang diduga menambang di luar WIUP, sehingga dilaporkan pemilik lahan bernama Sunani ke Polda Sumut.

Atas dugaan kuat, bahwa dalam aktivitas penambangan pasir kuarsa dan tanah kaolin dimaksud diduga merugikan keuangan negara, didasarkan merusak lingkungan hidup, Ke Kejati Sumut, Kejaksaan Agung dan KPK sudah dilaporkan anak Sunani bernama Adrian Sunjaya (25), tetap didampingi kuasa hukumnya, Pengacara Kondang Dr. Darmawan Yusuf SH, SE, M.Pd, MH, CTLA, Med.

Kepada Dir Ditreskrimsus Polda Sumut, Kombes Pol Andry Setyawan juga sudah diberikan informasi melalui konfirmasi wartawan. Namun sudah berjalan sekitar 6 bulan sampai sekarang, Kamis (26/6/2024), kegiatan penambangan ilegal di dua kabupaten tersebut masih berlangsung tanpa hambatan dan belum ada melakukan reklamasi dan pasca tambang.

Terkait laporan Sunani, dugaan pencurian pasir kuarsa dan pengerusakan lahannya di Desa Gambus Laut, Ditreskrimum Polda Sumut sudah menyita barang bukti 2 unit ekscavator, tetapi Dirut PT Jui Shin Indonesia Chang Jui Fang yang mangkir dua kali dipanggil penyidik, belum juga dijemput paksa.

Padahal konfirmasi wartawan sudah dijawab Chang Jui Fang sendiri melalui pesan WhatsApp.

Ditanggapi beberapa wartawan senior dan pengurus organisasi wartawan mengatakan, "Bahwa yang dimuat wartawan merupakan sebuah produk Pers. Jangan sampai diancam atau memaksa wartawan berhak melakukan investigasi dan mencari informasi seluas-luasnya, ingat Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto baru saja menegaskan adanya Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepakatan antara Polri dengan Dewan Pers, produk Pers tidak boleh dipidana, jangan menghalangi jurnalis bekerja, jurnalis bekerja dilindungi UU Pers, jurnalis kalau merasa dirugikan bisa melaporkan oknum tersebut.." 

Berbeda dengan yang dialami Kepala Desa Gambus Laut, Zaharuddin. Dimana, dirinya didatangi 4 orang pria mengaku dari PT Jui Shin Indonesia, malah terkesan memaksa Kepala Desa tersebut untuk merubah keterangan tanah milik Sunani, agar terjadi tumpang tindih dengan tanah orang lain.

Selain itu, tanpa sepengetahuan Kades, fotonya juga tiba-tiba dipajang di beberapa media online, Kades difoto dalam kondisi sakit dan sarungan, apa yang disampaikan Kades saat bertemu keempatnya juga direkam, diduga untuk menjebak, lalu bahasa disampaikan Kades juga dipotong -potong untuk kepentingan mereka.

Akibat dugaan intimidasi yang dialami Kades saat itu dan Ketua LSM Gebrak Max Donald atas dugaan penghinaan terhadap lembaganya (LSM Gebrak), keduanya diketahui sedang proses menempuh jalur hukum.(Red//rbk)